Ketua KPK Minta Imigrasi Cegah Harun Masiku

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menebalkan status pencegahan terhadap Harun Masiku. Politikus PDI Perjuangan tersebut, masih dalam status buron lantaran menjadi tersangka suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Ketua KPK Firli Bahuri menegaskan, agar Harun Masiku  menyerahkan diri untuk menghadapi hukum. “Kami (KPK) masih melakukan pencarian terhadap yang bersangkutan,” kata Firli kepada Republika.co.id, Ahad (12/1/2020).

Ditegaskannya, KPK  akan terus memburu Harun sampai tertangkap. Sebagai komandan lembaga anti-korupsi, Firli pun mengaku sudah bekerja sama dengan penegak hukum lainnya, agar memburu calon legislatif (caleg) 2014 asal Sumsel tersebut.

“Komunikasi sudah kita lakukan dengan penegak hukum lainnya, dan pihak imigrasi kemenkumham,” ujarnya.

Baca juga: Komisioner KPU Kena OTT, Pengamat: Mencoreng Nama Baik KPU

Komunikasi dengan Imigrasi Kemenkumham tersebut, ia menjelaskan dengan meminta memasukkan nama Harun Masiku dalam daftar pencegahan keluar dari wilayah hukum Indonesia.

Firli menambahkan, meski belum berhasil menangkap, KPK masih menebalkan status hukum Harun sebagai tersangka korupsi, dan buronan. KPK, kembali mengingatkan agar Harun segera menyerahkan diri untuk proses penyidikan, dan penegakan hukum.

KPK menuduh Harun sebagai pemberi suap terhadap Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota legislatif dari fraksi PDI Perjuangan 2014-2019. KPK, sudah menahan Wahyu sejak Jumat (10/1/2020).

KPK  meyakini, suap dari Harun kepada Wahyu, senilai Rp 900 juta. Namun terhadap Harun, KPK belum berhasil melakukan penangkapan. Tetapi, kata Firli, KPK tetap fokus pada penyidikan dan pengungkapan lanjutan.

“Yang paling penting sekarang, adalah kita fokus untuk menyelesaikan inti perkaranya,” ucap Firli lagi.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristyanto, akhirnya mengakui Harun sebagai politikus partainya. Pengakuan Hasto tersebut, seperti meralat ungkapan sebelumnya, yang mengaku tak mengenal Harun.

Meski mengakui, namun Hasto menegaskan, aksi haram suap menyuap yang dilakukan kadernya, tak ada sangkut paut dengan kebijakan partai. Hasto menegaskan, prilaku koruptif Harun, menjadi tanggung jawab pribadi.

“Jadi persoalan PAW yang kemudian ada pihak-pihak yang melakukan negosiasi (suap menyuap) itu, di luar tanggung jawab PDI Perjuangan,” kata Hasto di Jakarta Ahad (12/1/2020).

Orang kepercayaan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri itu, pun memastikan, kebijakan partainya,  tak akan melindungi, dan memberikan bantuan hukum terhadap Harun. (rep/azka).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.